Senin, 24 Februari 2025 – Proyek SDGs SSTC Fase II di Provinsi Lampung bertujuan untuk memperkuat kemitraan multi-pemangku kepentingan (MSP) dengan prinsip “tidak meninggalkan siapa pun” (LNOB) dan fokus pada kesetaraan gender serta inklusi sosial. Dalam rangka mencapai tujuan ini, proyek ini menyediakan dukungan kapasitas untuk manajemen data dan pengetahuan tentang SDGs, yang dianggap esensial untuk pelaksanaan yang efektif di daerah percontohan.
Ruang lingkup kolaborasi ini mencakup: Menyelaraskan agenda SDG dengan prioritas pembangunan daerah, Mengelola data dan pengetahuan terkait SDG, Melaksanakan kemitraan yang setara gender dan inklusif secara sosial, Mengadvokasi program yang mendukung pembangunan daerah dan SDG.
Penilaian dasar telah dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan daerah dalam pelaksanaan SDG, melibatkan tujuh organisasi perangkat daerah di Lampung. Hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman dan tingkat kesiapan yang bervariasi. Diskusi mendalam dengan pemangku kepentingan kunci, termasuk Tim Sekretariat SDGs dan SDGs Center UBL, akan dilakukan melalui lokakarya.
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan instrumen penting dalam pencapaian SDGs. Pengintegrasian SDGs ke dalam RPJMD menjadi prioritas karena desentralisasi pembangunan menempatkan banyak layanan publik di bawah tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, tantangan seperti ketidakselarasan antara RPJMD dan SDGs, koordinasi kelembagaan yang lemah, dan alokasi anggaran yang terbatas masih ada.
Untuk mengatasi tantangan ini, Bappeda Provinsi Lampung bekerja sama dengan GIZ Indonesia untuk mengembangkan Rencana Aksi Daerah SDGs (RAD-SDGs) dan memperkuat integrasi SDG ke dalam RPJMD. Lokakarya direncanakan untuk membahas langkah-langkah pengembangan RAD-SDGs dan identifikasi indikator SDG.
Melalui pendekatan teknis dan partisipatif, lokakarya ini akan melibatkan presentasi dari para ahli dan diskusi kelompok fokus untuk mengembangkan indikator SDG yang relevan. Hasil yang diharapkan termasuk rencana kerja peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan SDG serta garis waktu untuk kegiatan proyek hingga 2027.
