Menu Tutup

SDGs Center UBL Tegaskan Peran Aktor Non-Pemerintah sebagai Penggerak Utama Pencapaian SDGs di Lampung

Bandar Lampung, 4 November 2025 — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bappeda Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan Sinergitas Kemitraan Multi Pihak TPB Provinsi Lampung di Hotel Santika Premiere Lampung yang dihadiri oleh berbagai aktor pembangunan lintas sektor. Dalam kegiatan ini, Dr.Eng. Fritz Akhmad Nuzir, Direktur SDGs Center Universitas Bandar Lampung (UBL), hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman kolaborasi multipihak dalam mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tingkat daerah. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, sektor swasta, dan media dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Dalam pemaparannya, Dr. Fritz menekankan bahwa pencapaian SDGs tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah, melainkan membutuhkan pelibatan yang bermakna dari aktor non-pemerintah, terutama komunitas dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengetahuan kontekstual dan kedekatan langsung dengan persoalan di tingkat lokal. Berdasarkan temuan SDGs Center UBL melalui kegiatan pendampingan dan survei di Kota Bandar Lampung, Metro, dan Kabupaten Pringsewu, persoalan yang menonjol dalam konteks SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) mencakup: lemahnya struktur partisipasi warga, keterbatasan akses ekonomi dan pemberdayaan kelompok rentan, serta persoalan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, sistem drainase, dan penanganan banjir. Temuan tersebut menegaskan bahwa pendekatan pembangunan harus berangkat dari realitas dan suara masyarakat.

Lebih lanjut, Dr. Fritz merekomendasikan tiga langkah utama untuk memperkuat ekosistem kolaborasi SDGs di Lampung: (1) Pembentukan Forum Kolaborasi Multipihak yang berkelanjutan dan operasional, yang coba diinisiasi melalui MSP KEM11LAU; (2) Pengembangan Platform Data Kolaboratif RAD SDGs yang memungkinkan perguruan tinggi dan komunitas berkontribusi pada proses perencanaan dan pemantauan; serta (3) Pengembangan Kawasan Percontohan SDG 11 yang dapat direplikasi sebagai model pembelajaran bersama. “Masyarakat tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima manfaat. Mereka adalah penggerak utama. Kolaborasi sejati tidak dimulai dari proyek, tetapi dari kepercayaan dan kesetaraan peran,” tegasnya. Kegiatan ini diharapkan menjadi fondasi bagi penguatan kerja sama lintas sektor menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *