Rabu, 10 September 2025 – Tim SDGs Center Universitas Bandar Lampung berkunjung ke Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) Lampung untuk kembali berdiskusi tentang peran kolaborasi dalam isu permukiman dan pembangunan berkelanjutan. Diskusi ini juga mempertegas pentingnya integrasi antara kebijakan pemerintah, peran akademisi, dan kontribusi masyarakat sipil dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Bambang Pujiatmoko selaku ketua dewan pembina YKWS menekankan bahwa pentingnya pembelajaran dari program-program sebelumnya seperti P2KP dan Kotaku. “ Pengalaman ini menunjukan bahwa kejelasan mandat menjadi kunci : siapa yang berwenang, dan bagaimana peran lembaga diluar pemerintah memastikan mandat tersebut harus jelas sejak awal,” Ia juga meyoroti bahwa setiap lembaga yang sejenis memiliki fokus kerja yang spesifik, baik dari sisi isu maupun pendanaan, sehingga perpindahan fokus program secara mendadak bukan hal yang mudah.
Menanggapi hal tersebut Dr. Eng. Fritz Akhmad Nuzir, ST., MA selaku Director dari SDGs Center UBL mengusulkan bentuk kolaborasi seperti Pemerintah, Akademisi, dan Masyarakat Sipil. Pendekatan ini memastikan proses verifikasi yang melibatkan pemerintah dengan mengajak kolaborasi mitra lain untuk peningkatan kapasitas. Dalam diskusi ini juga menegaskan pentingnya data yang jelas dan terukur khususnya terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama SDGs nomor 11 yang berhubungan dengan permukiman. Untuk itu, koordinasi dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) menjadi sangat penting.
Dalam diskusi ini juga disarankan diadakan pelatihan atau edukasi bagi anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI), karena untuk memperbaiki hubungan dengan media dan meningkatkan pemahaman jurnalis terhadap isu-isu yang diangkat dalam program KEM11LAU. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas media dalam meliput dan memahami program dengan lebih baik.